Mamuju, Sulawesi Barat –PPPK dan PNS sama-sama berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan dalam pemberian TPP.
Hal ini mengundang pertanyaan karena beban kerja para PPPK setara dengan PNS. Untuk itu, sejumlah PPPK di Sulbar merasa bahwa ketidakadilan ini perlu dievaluasi, agar mereka mendapatkan hak yang sama.
Protes ini ada, terkait munculnya Isu mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sulawesi Barat (Sulbar) kembali mencuat. Para PPPK di wilayah ini mempertanyakan hak mereka untuk mendapatkan TPP, mengingat beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
PPPK dan PNS sama-sama berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan dalam pemberian TPP. Para PPPK di Sulbar merasa bahwa ketidakadilan ini perlu diluruskan.
“Kami memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang sama dengan PNS. Kami juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pelayanan publik. Mengapa kami tidak mendapatkan hak TPP yang sama?” ujar salah seorang PPPK yang enggan disebutkan namanya dalam keterangan Rilisnya, Sabtu 1 Maret 2025.
Peraturan mengenai TPP memang berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Di Sulbar, peraturan yang ada saat ini lebih menekankan pada pemberian TPP kepada ASN yang berstatus PNS.
Para PPPK di Sulbar berharap agar pemerintah daerah dapat meninjau kembali kebijakan terkait TPP ini. Mereka berharap adanya dialog dan advokasi yang konstruktif antara PPPK dan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang adil dan berkeadilan.
“Kami memahami bahwa anggaran daerah terbatas, tetapi kami berharap ada pertimbangan khusus untuk PPPK. Kami siap untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik,” tambah PPPK tersebut.
Para PPPK berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan solusi yang terbaik, agar TPP yang diperoleh minimal setara PNS.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah untuk melakukan
